Salah Siapa ?

(Sumber : metro.tempo/co)

Tahun 2020 dibuka dengan kesedihan bagi sebagian warga Jabodetabek. Hujan yang serempak mengguyur wilayah Jabodetabek sejak sore 2019 hingga pagi 2020 menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik. Sejauh tulisan ini dibuat, jumlah korban meninggal sudah mencapai sekitar 60 orang dan belasan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Sebenarnya gue sendiri tidak merasakan secara langsung dampak dari banjir kali ini, tetapi melihat berbagai foto dan video yang beredar di social media serta dengan jumlah korban yang sedemikian banyak, bisa dikatakan ini sebagai salah satu banjir terparah di Jabodetabek pada umumnya dan Jakarta pada khususnya. Lantas, salah siapa?

   

(Sumber : jogja.tribunnews.com)

Banjir sebenarnya bukan hal yang baru bagi warga Jakarta. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa banjir di daerah Jakarta sudah terjadi sejak zaman Belanda berkuasa di Indonesia yaitu sekitar abad ke-17. Lebih jauh lagi, beberapa jejak historis bahkan mengatakan bahwa banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman kerajaan Tarumanegara. Sejak dulu juga sudah dilakukan berbagai cara seperti pengerukan sungai, pembuatan waduk, hingga rekayasa pengaliran air di wilayah sekitar Jakarta. Memang rasanya kurang adil jika membandingkan dengan masa lampau, karena zaman dulu masih sangat terbatas dari segi teknologi dan lainnya, tetapi dapat menjadi adil juga mengingat zaman sekarang kondisi alam sudah banyak berubah. Permukaan tanah yang semakin menurun, lingkungan yang kotor dan rusak, serta ancaman perubahan iklim atau yang dikenal dengan climate change.

(Sumber : bebasbanjir2025.wordpress.com)

Terlepas dari perbedaan zaman atau apapun yang menyertainya, ada satu faktor penting yang tidak berubah dan menjadi faktor utama terjadinya banjir di Jakarta. Benar, faktor geografis. Faktor penting yang orang suka lupakan ketika membandingkan banjir di Jakarta dengan banjir di tempat lain. Jakarta pada dasarnya merupakan daerah aliran bagi belasan sungai dan juga merupakan kota pelabuhan yang berbatasan langsung dengan laut. Kondisi ini diperparah dengan menjadikan Jakarta sebagai ibukota negara yang menyebabkan kota kecil ini menjadi sangat padat. Kondisi masyarakat yang padat tentunya berimplikasi terhadap kondisi lingkungan Jakarta, seperti penurunan muka tanah akibat banyaknya bangunan dan pengerukan air tanah yang berlebihan, serta terhambatnya aliran sungai akibat banyaknya masyarakat yang sebenarnya sudah tidak mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal tetapi tetap memaksakan sehingga membangun tempat tinggal di bantaran sungai. Tak ayal jika sejak dulu Jakarta sudah tak asing dengan yang namanya banjir akibat hujan ataupun banjir akibat air laut (rob).

Tentunya setelah ini akan timbul pertanyaan, "permasalahan banjir di Jakarta bisa benar-benar selesai ga sih?" Jawabannya tentu bisa, tetapi membutuhkan waktu lama dan keseriusan berbagai elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Sekarang gue mau coba bahas dari segi pemerintah aja deh. Jeleknya pemerintahan sekarang ataupun beberapa gubernur sebelumnya yaitu cenderung mengambil solusi yang cepat padahal belum tentu tepat. Ambil contoh program netralisasi sungai yang digadangkan Anies, yang katanya tahun 2019 akhir sudah bisa dilihat hasilnya. Heeyyy, mau mengatasi banjir Jakarta tapi dalam waktu belum genap 1 tahun sudah keliatan hasilnya? mana bisaa. Gue ngerasa program-program kaya gini dilakukan cuma biar keliatan "kerja". Cara seperti ini memang sering dilakukan politisi, tujuannya agar mendapatkan citra baik dari masyarakat dan ujung-ujungnya nambah periode atau lari ke tempat lain dengan berbekal "pencapaian kerja" tersebut.

Kejelekan pemerintah yang lainnya adalah cenderung enggan melanjutkan program pendahulunya. Ambil lagi contoh program Rumah Vertikal dan Netralisasi Sungai gubernur sekarang, yang technically speaking ga berbeda jauh dengan program Rumah Susun dan Naturalisasi Sungai gubernur sebelumnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta dan bukan di era ini saja, jadi gue bukan bermaksud menjelek-jelekan pihak tertentu. Lagian apa salahnya sih meneruskan program pemimpin sebelumnya atau bahkan menghapus program milik sendiri yang kurang efektif di lapangan? Jangan sampai kemaslahatan masyarakat dikorbankan hanya karena gengsi politik atau gengsi kampanye.

Akhir kata, banjir di Jakarta adalah hal yang lumrah namun tak bisa disepelekan. Melihat jumlah korban yang begitu banyak pada banjir kali ini harusnya dapat menyadarkan kita semua terutama pemerintah bahwa ada faktor-faktor yang tak terduga. Terlepas dari ini salah siapa, solusi jangka panjang harus mulai dipikirkan untuk mengatasi masalah tahunan ini. Gue sangat yakin kok pemerintah dan masyarakat sanggup mengatasi permasalahan ini jika kita bisa menurunkan ego satu sama lain dan saling bekerjasama. ))