People Power
Bulan Agustus, yang merupakan bulan Kemerdekaan Indonesia, tahun ini dinodai oleh insiden yang cukup menyita perhatian—bahkan sampai ke level internasional. Alih-alih mendapatkan capaian yang bisa membanggakan rakyat, beberapa warga justru harus meregang nyawa karena mencoba menyuarakan aspirasi mereka. Langkah yang diambil oleh pemerintah juga terkesan tergesa-gesa. Beberapa media internasional juga mengutip dan menyoroti insiden yang terjadi selama hampir satu minggu ini. Lantas, apa sebenarnya yang menengarai kejadian besar ini?
"Unemphatic Elites and Mindless Statements"
Kemarahan masyarakat bermula ketika berita mengenai tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak terpampang di media. Bagaimana tidak, Anggota DPR yang bisa dibilang hampir semuanya sudah berkecukupan masih menerima tunjangan rumah dengan nominal yang tidak sedikit. Hal ini diperparah dengan berbagai pernyataan anggota dewan yang seolah tidak menganggap hal ini salah dan mencoba memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sejujurnya, rakyat berhak marah—mengingat house-price-to-income-ratio di Indonesia sangatttttlah besar dan mungkin menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Lagi pula, gaji DPR tanpa tunjangan rumah sudah insanely enough, nominal yang sekarang ramai diberitakan setelah pemangkasan menjadi sekitar 60 jutaan itu bukanlah nominal yang benar-benar mereka terima. Kalian pasti akan kaget jika mengetahui nominal aslinya yang sudah termasuk dana reses dan tunjangan yang tidak bersifat bulanan.
Don't get me wrong. Tidak ada salahnya mendapatkan gaji dan fasilitas yang fantastis, asalkan diimbangi dengan performa kerja yang sepadan. DPR itu memiliki power yang sangat sangat besar dengan pengawasan yang sangat sangat minim. Dengan demikian, tanggung jawab serta arah kebijakan yang dibuat oleh lembaga ini akan sangat berdampak bagi institusi lain dan tentunya rakyat Indonesia.
If there is one thing our elites share in common, it is their lack of empathy. Most of them are living in a bubble and never touch grass. They see the statistics they want to see, create satisfaction surveys filled out by their own group, and live in houses filled with roses picked from the people's gardens. It's such an irony that someone so-called 'representative' never really understands what their people are going through. So, whose interests do they truly represent up there?
"Government responses amid the chaos"
Setelah melakukan aksi unjuk rasa selama beberapa hari, rakyat tak kunjung mendapat jawaban—bahkan sama sekali tidak ada itikad dari para pemangku kekuasaan untuk mendengarkan berbagai tuntutan yang dilayangkan. Parahnya lagi, mereka malah melakukan berbagai tindakan represif seolah suara rakyat bukanlah hal yang penting dan lebih baik dibungkam. Puncaknya adalah ketika ada seorang pendemo yang meninggal dunia akibat dilindas oleh mobil barakuda milik kepolisian.
Kematian seorang rakyat ini menjadi turning point dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang telah terjadi selama beberapa hari. Tuntutan rakyat yang tadinya terfokus pada DPR menjadi terpecah kepada institusi kepolisian. Momen ini juga ibaratnya merupakan peak of an iceberg yang telah lama terpendam dalam benak rakyat Indonesia. Setelah kejadian tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turun gunung. Mereka membuat video pernyataan yang mostly malah menyoroti anarkisme yang terjadi dan juga jatuhnya korban ketika unjuk rasa. Gue ga bilang bahwa kematian seorang rakyat tidak ada harganya, tetapi pemerintah harusnya memiliki logika dasar terkait sebab-akibat. Unjuk rasa yang terjadi, termasuk rakyat yang meregang nyawa tersebut merupakan akibat dari sebuah sebab yang kalian para pemangku kepentingan mungkin masih mencoba denial dan tidak menganggap itu sebagai benar-benar masalah yang rigid dirasakan oleh masyarakat. Kematian rakyat yang dilindas oleh aparat adalah sebab dari adanya unjuk rasa, unjuk rasa yang terjadi itu adalah sebab dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Alih-alih mencoba menyelesaikan penyebab awal, mereka malah terus menerus memfokuskan pada akibat yang telah terjadi.
Tentunya, respon Presiden dan berbagai pejabat lainnya tidak membuat masyarakat puas. Rangkaian aksi unjuk rasa terus terjadi bahkan semakin masif hingga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan dihiasi dengan penjarahan, perusakan, hingga pembakaran. Sejujurnya gue sangat tidak pro dengan unjuk rasa anarkis hingga adanya penjarahan ke rumah-rumah pejabat. Tetapi, seperti yang gue bilang tadi, ini adalah konsekuensi apabila pemerintah tidak mencoba membenahi penyebab dari berbagai aksi ini—dan nyatanya memang tidak.
"Everything is the President's Fault"
Dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang menyalahkan Presiden atas segala kekacauan yang terjadi. Memang, kalau kita perhatikan berbagai tuntutan yang ditujukan oleh masyarakat tidak serta-merta ditujukan kepada Presiden. Tetapi, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sudah seharusnya Presiden bertanggung jawab terhadap berbagai tuntutan ini. Terlebih lagi, pemerintahan sekarang sudah tidak memberikan ruang bagi oposisi dalam kabinet yang menyebabkan kurangnya perlawanan terhadap hal-hal yang dirasa tidak sejalan. Kembali lagi, pemerintahan sekarang seperti berjalan dalam bubble.
Banyak rumor juga yang mengatakan bahwa orang-orang terdekat Presiden sengaja tidak memberitahukan kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan, sehingga terdapat asymmetric information antara yang diterima oleh presiden dan kejadian yang sesungguhnya. Tetapi, ketika mendapat informasi yang sesungguhnya pun, gue rasa respon yang ada tidak akan jauh berbeda—memberikan kenaikan pangkat bagi polisi yang terluka dalam aksi unjuk rasa, misalnya. Prove me wrong, but i've been thinking that our president is trying to please everyone but the people.
"The Fight goes on"
Setelah hampir satu minggu, unjuk rasa akhirnya teredam. Permintaan maaf bermunculan dan para anggota dewan menonaktifkan beberapa anggotanya dan berjanji akan bertindak lebih baik ke depannya. However, an apology alone won't fix a mess of this magnitude. Tuntutan rakyat yang diwakili oleh beberapa perwakilan influencer/generasi muda juga telah dibuat dengan tajuk 17+8 dan telah diterima oleh DPR. Media sosial juga diramaikan dengan warna pink hijau sebagai simbol perlawanan meski menuai berbagai kontroversi.
Reformation/revolution always comes with a cost. The French Revolution taught us how an oppressive government can be brought down by the power of people who were treated unequally for a long time. Indonesia definitely is a different case. I still do believe that we can pursue a better and more peaceful way to reform our government.
Gue juga percaya bahwa dalam demokrasi people will get the leader they deserve. Jadi, langkah paling mudah sebenarnya untuk mereformasi pemerintahan dimulai dengan mereformasi diri kita masing-masing sebagai masyarakat. Semoga negara tercinta kita cepat membaik dan setiap pihak siap dan mau bersama-sama berbenah untuk memajukan tanah air ini.
Comments
Post a Comment